Jakarta- Redaksiintegritas, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berkomitmen dan berfokus pada penyelesaian masalah transmigrasi, terutama terkait dengan inventarisasi atau pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.
“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 juta hektar itu HPL. Itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah sisanya berapa itu yang sedang kita kejar,” ungkapnya, Iftitah dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (23/10/24).
Hal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai target dirinya sebagai Menteri Transmigrasi dalam 100 hari masa kerja ke depan. Diketahui, HPL adalah hak yang diberikan negara kepada suatu subjek hukum untuk menguasai sebidang tanah.
Lalu, untuk mewujudkan revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai bagian penting dalam optimalisasi lahan HPL, Mentrans Iftitah mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal.
Dirinya menilai, Kerja yang optimal itu dapat dilakukan di antaranya dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki Kementerian Transmigrasi, meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Menurut Mentrans Iftitah, jumlah anggaran bukan satu-satunya penentu keberhasilan dalam mewujudkan visi misi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi. Lebih dari itu, ujar dia melanjutkan, kementerian/lembaga dapat melakukan langkah strategis dengan menggandeng pihak terkait serta terus meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki.
Dengan demikian, menurut Iftitah, delapan persen pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebagaimana terucap pada pidato saat pelantikan akan terwujud.
“Dengan anggaran kecil, kita tetap lakukan kerja-kerja terbaik dan kita tingkatkan ekonomi dan visi besar beliau,” ucap dia.
Diketahui, jumlah anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp92 miliar.
Angka itu dinilai kecil karena luas kawasan transmigrasi yang ada berikut dengan potensi dan tantangan yang ada di dalamnya. Selain itu, angka tersebut juga jauh dari anggaran Kementerian Transmigrasi pada era Presiden Soeharto yang saat itu mencapai Rp5,4 triliun.
Red- Bobby / ist
